Muhammadiyah melalui bendera PT Mentari Swadaya Ecomining (PT MSE) akan segera menggarap tambang batubara bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) milik Grup Adaro.
Hal itu diungkapkan Menter ESDM Bahlil Lahadalia di Jakarta akhir pekan lalu. Kata Bahlil, “Oh kalau NU sudah selesai. Muhammadiyah sekarang sudah turun juga. Sudah positif. Pakai eks-Adaro (untuk Muhammadiyah).”
Namun, hingga kini Muhammadiyah belum memperoleh Surat Keputusan (SK) tentang wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dari pemerintah.
Sebelumnya, selain Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) pun telah membentuk badan usaha. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendirikan perusahaan bernama PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara (BUMN) untuk mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).
Rencananya, WIUPK yang diterima oleh NU meliputi wilayah seluas 25 ribu hingga 26 ribu hektare di Kalimantan Timur..
Perusahaan ini sepenuhnya dimiliki oleh Koperasi Nahdlatul Ulama, yang anggotanya terdiri atas pengurus dan warga NU. Sesuai Peraturan Presiden, WIUPK wajib dikelola oleh badan usaha berbasis koperasi.
Indonesian Mining
