Kementerian ESDM telah menyetujui 207 Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) produksi tahun ini. Sebanyak 85 RKAB disetujui namun tidak diizinkan untuk berproduksi.
Berdasarkan data, Kementerian ESDM mengeluarkan 292 izin RKAB untuk 2025. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bilang, “Alasan di balik kebijakan selektif ini adalah menjaga keseimbangan pasar nikel agar harga komoditas tersebut tetap stabil.”
Bahlil pun berkata, “Hukum pasar mengajarkan semakin banyak barang yang tersedia di pasar, maka harga cenderung turun. Kalau harganya anjlok kemudian kita kasih RKAB-nya banyak, (bisa) tambah anjlok lagi, mau kalian begitu?”
Perlu diketahui, total pengajuan RKAB nikel di tahun 2024-2026 tercatat sebanyak 395 RKAB. Dari jumlah tersebut, 207 disetujui untuk produksi, 85 disetujui namun tidak untuk produksi, 98 ditolak, dan 5 masih dalam tahap evaluasi.
Dirjen Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno pernah berkata, proses persetujuan RKAB untuk tahap operasi produksi kini diberlakukan untuk jangka waktu tiga tahun.
Di satu sisi, pemerintah telah melakukan digitalisasi proses perizinan sektor minerba melalui platform E-RKAB. Hal ini dilakukan agar sesuai dengan PP No 25/2024 tentang Perubahan atas PP No 96/2021, serta Permen ESDM No 10/2023 yang mengatur tata cara penyusunan dan penyampaian RKAB.
Indonesian Mining
