Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) bersama perwakilan warga Kepulauan Sulawesi, Kepulauan Maluku, Papua, hingga Nusa Tenggara melakukan aksi geruduk di acara Konferensi Nikel dan Kobalt Indonesia yang berlangsung di Jakarta, pada Kamis (13/5).
Berdasarkan keterangan pers Jatam, yang dikutip Kamis (20/5), disebutkan bahwa aksi geruduk ini dilakukan sebagai peringatan, sekaligus memberikan pesan kepada investor, lembaga keuangan dan bank, serta para (calon) penikmat nikel Indonesia bahwa di balik seluruh ekstraksi nikel di Indonesia, terdapat kejahatan lingkungan dan kemanusiaan.
Tulis siaran pers tersebut, “Saat ini, terdapat sekitar 380 izin tambang nikel dengan luas konsesi hampir mencapai satu juta hektare. Dalam operasionalnya, terjadi pencaplokan lahan yang berdampak pada ekosistem alam.”
Disebutkan juga, “Telah hilang ruang pangan dan terjadi konflik sosial, kekerasan dan intimidasi, hingga kriminalisasi, pencemaran air, udara, dan laut, serta perusakan kawasan hutan yang memicu hilangnya wilayah resapan air dan deforestasi.”
Jatam juga merilis, kebutuhan energi listrik untuk menopang operasi pertambangan nikel, termasuk stasiun pengisian ulang baterai kendaraan listrik di Indonesia, juga telah memicu perluasan pembongkaran batu bara di pulau Kalimantan dan Sumatera.
Penegasan Jatam, “Proses pembakaran batu bara di PLTU industri nikel tersebut juga telah menyebabkan pencemaran udara, yang berdampak pada terganggunya kesehatan warga.”
Jatam pun memberi peringatan keras kepada (calon) investor, lembaga keuangan dan bank, serta para (calon) penikmat nikel Indonesia, bahwa seluruh rantai kejahatan itu terdapat peran besar dari pelaku industri tambang dan keuangan, serta para penikmat nikel itu sendiri.
“Klaim seluruh perusahaan mematuhi aspek ESG (enviromental, social and governance) jelas omong kosong. Seluruh perusahaan-perusahaan nikel tersebut telah menjadi aktor kunci terjadinya perluasan dan percepatan kerusakan lingkungan dan ruang hidup rakyat,” tulis rilis tersebut.
Jatam juga mendesak calon investor untuk menghentikan rencana investasi di sektor pertambangan nikel dan EV di Indonesia. “Bahwa di balik kemudahan regulasi yang diberikan pemerintah kepada (calon) investor, terdapat dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara dan ekonomi rakyat,” sebut Jatam, lagi.
Indonesian Mining
